5 Essential Elements For reformasi intelijen indonesia

5 Essential Elements For reformasi intelijen indonesia

Blog Article

Theoretically, the kind of Intelligence-Condition interaction fashioned in this period is “Political Intelligence.” Even for the duration of 1950-1959, Indonesian intelligence functions did not receive Substantially interest as a result of fairly volatile political ailments. Once the Republic of Indonesia was officially identified on August 15, 1950, the intelligence businesses in Indonesia ended up reactivated. Indonesia had to direct intelligence functions to cope with interior threats. Having said that, the dominance of militarization during the past interval led to the development of political intelligence only in 1958 when Sukarno shaped BKI, which was afterwards adjusted to BPI.

Reformasi Intelijen Indonesia saat ini dihadapkan pada dua tantangan utama yang harus segera diselesaikan, yaitu manajemen sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan.

BIN selaku lembaga Intelijen Negara, tidak memiliki kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Jika intelijen menemukan alat bukti yang menyangkut tentang pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan ancaman keamanan nasional maka dilakukan koordinasi dengan pihak lain seperti kepolisian untuk penegakan hukum.

Dan pada tahun 2000 telah ada dokumen dari Abu Jihad yang punya hubungan dengan Bin Laden, informasi tersebut telah dibagikan namun tidak ditindaklanjuti. Juga yang menjadi perhatian ialah tidak adanya koordinasi antar badan intelijen negara pada saat itu yang akhirnya menjadi malapetaka bagi kemanan nasional Indonesia. Pemerintah juga saat itu melakukan kesalahan fatal dengan memberikan amnesti kepada Ba’asyir dan juga pernyataan wapres yang seakan menjadi perlindungan bagi tumbuh kembang organisasi terorisme di Indonesia saat itu.

Recently, Indonesia’s situation on many human lawful rights and rule of regulation indices has fallen. This is because of an absence of community participation in providing criticism and enter for the administration of presidency, the periksa di sini 2013 Ormas Regulation and likewise the 2017 Perppu Ormas, harassment and intimidation of minority groups, along with the continuing criminalization of activists.

Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar situs web negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.

Jika kegiatan/operasi tersebut terbukti melanggar hukum maka yang bertanggung jawab adalah pemberi perintah operasi. Dalam beberapa kasus kebutuhan politik akhirnya menyerat pelaku-pelaku kegiatan/operasi intelijen untuk diadili namun tidak pernah menyentuh level consumer

Dalam UU ini tidak diatur soal perlindungan terhadap personel intelijen negara, bilamana jika instruksi oleh person

Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.

Kegiatan/rahasia intelijen yang berhasil dan memberi manfaat positif tanpa adanya kekerasan akan didiamkan dan jarang sekali ada pihak yang melakukan ekspos. Sebaliknya operasi intelijen yang memberi dampak negatif apalagi jika terjadi pelanggaran HAM maka akan menjadi konsumsi publik sekaligus bulan-bulanan oposisi.

Pengawasan terhadap BIN harus ditingkatkan secara signifikan untuk menjaga stabilitas politik dan sosial. Bin perlu diawasi dengan ketat agar tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Reformasi intelijen Indonesia penting untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas negara.

The civilian-managed Ministry of Protection proposed to President Soekarno to kind a strategic intelligence organization by using a “civil character,” which did not appear under the auspices on the army. In July 1946, protection minister Amir Sjarifuddin attempted to make a “

Pelita.Co merupakan portal berita yang menitik beratkan pada akurasi dan ketajaman berita dengan sumber informasi yang terpercaya.

Ketika situasi darurat menjadi permanen maka perlu disusun hukum yang memberikan kewenangan ekstra bagi intelijen, untuk mampu menunaikan tugasnya dengan baik.